Bang Japar Kirim 250 Satgas, Perkuat Sinergi Kamtibmas Bersama Polda Metro Jaya

 

Komitmen nyata Bang Japar mendukung pengamanan ibu kota ditegaskan dalam Apel Akbar Kamtibmas di Polda Metro Jaya, Sabtu 14 Februari 2026


Jakarta. Harian Expose Banten. Polda Metro Jaya menggelar Apel Akbar Kamtibmas yang melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan di Lapangan Polda Metro Jaya, Sabtu 14 Februari 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bang Japar mengirimkan 250 Satuan Tugas untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Asep Edi Suheri. Dalam arahannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi masyarakat yang hadir dan menunjukkan komitmen menjaga stabilitas keamanan ibu kota.

" Kami percaya kolaborasi antara Polda Metro Jaya dan organisasi masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Asep Edi Suheri.

Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris, menegaskan bahwa kehadiran 250 Satgas menjadi bukti konsistensi Bang Japar dalam mendukung langkah kepolisian. Ia menyatakan, sinergi lintas elemen merupakan fondasi penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

" Kami siap berada di garda terdepan bersama Polri dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif,” kata Fahira Idris.

Seluruh rangkaian apel berjalan tertib dan lancar. Setelah kegiatan selesai, peserta membubarkan diri dengan rapi, mencerminkan komitmen bersama menjaga stabilitas keamanan Jakarta.

Dengan penguatan sinergi ini, kolaborasi antara aparat keamanan dan organisasi masyarakat diharapkan semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan kamtibmas ke depan. Masyarakat diimbau untuk terus mendukung upaya bersama menjaga ketertiban lingkungan masing-masing.

Red

Uus Kuswanto, Calon Sekda DKI Jakarta Akui Pernah Diperiksa

 

JAKARTA. Harian Expose Banten. Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, tercatat pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI. Pemeriksaan berlangsung pada Januari 2025 sebagai bagian dari penyelidikan penggunaan anggaran kegiatan seni dan budaya.

Kasi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, menjelaskan bahwa penyidik memanggil 10 saksi, termasuk Uus Kuswanto. Selain Uus, penyidik juga memeriksa mantan pejabat Disbud, direktur perusahaan, dan pengelola sanggar seni. Syahron menegaskan bahwa pemanggilan saksi merupakan prosedur untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara.

Setelah pemeriksaan, Uus Kuswanto menyampaikan klarifikasi bahwa penyidik menanyakan keterangannya terkait sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan nonaktif, Iwan Henry Wardhana (IHW). Uus menekankan bahwa pemeriksaan berlangsung singkat dan hanya meminta konfirmasi mengenai kehadirannya dalam kegiatan tersebut.

Dalam perkara ini, Kejati DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka pada 2 Januari 2025:

Iwan Henry Wardhana, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Mohamad Fairza Maulana, Plt Kabid Pemanfaatan Disbud, Gatot Arif Rahmadi, pemilik event organizer

Ketiganya diduga membuat kegiatan fiktif dan menggunakan sanggar seni fiktif untuk mengajukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Modus tersebut diduga digunakan untuk mencairkan dana kegiatan seni dan budaya yang nilainya mencapai sekitar Rp150 miliar.

Dugaan penyimpangan anggaran berskala besar ini memicu perhatian publik, terutama karena melibatkan pejabat struktural di lingkungan Disbud DKI Jakarta.

Pemeriksaan Uus Kuswanto sebagai saksi kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai kelayakannya sebagai calon Sekda DKI. Sebagian pihak menilai bahwa pemanggilan saksi dalam kasus korupsi dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas calon pejabat tinggi. Namun, Uus menegaskan bahwa keterangannya bersifat administratif dan tidak terkait penyalahgunaan anggaran.

Kontroversi ini kini menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam proses penentuan Sekda DKI Jakarta.



( Soleh )

Korban Penyerobotan Lahan Di Munjul, Pandeglang, Tempuh Jalur Hukum

 

Pandeglang. Harian Expose Banten. Kasus penyerobotan lahan terus terjadi kembali di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Berdalih jual beli, hanya baru memberikan uang tanda jadi ( DP ) tanpa melunasi pembayaran lahan, namun sertifikat sudah beralih hak miliknya ke pembeli yang belum melaksanakan kewajiban melunasi,  kejadian memilukan ini menimpa korban, yakni seorang ibu bernama  Samah, 60 tahun, warga kampung Jaha RT 01/01 Desa Gunung Batu, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Lahan seluas 15.150m2 dengan nomor 29 sertifikat atas nama Nada bin Adam yang tidak lain adalah almarhum orang tua dari ibu Samah yang terletak di desa Curuglanggang, Munjul, Pandeglang, Banten. 

Bermula dari kedatangan seseorang yang berinisial PS, 56 tahun, yang beralamat di Karawaci, Kota Tangerang, Banten, di dampingi beberapa mediator menemui ibu Samah, setelah pembicaraan, terjadilah kesepakatan jual beli dengan harga yang sudah di sepakati yaitu 12.000/m2, kemudian pihak pembeli menunjuk Notaris berinisial R, 59 tahun yang berkantor di Labuan, Banten. Diawal,  pihak pembeli memberikan uang tanda jadi sebesar Rp 50 juta  via transfer dan berjanji akan melunasi setelah 1 bulan, namun kebijakan dari keluarga bu Samah memberikan tenggang waktu 3 bulan dengan kesepakatan bila dalam waktu 3 bulan tidak di lunasi, maka uang tanda jadi tersebut gugur atau hangus, sesuai kesepakatan di saksikan beberapa orang, termasuk penjual, pembeli, notaris dan beberapa saksi, namun sampai dengan 8 tahun sejak transaksi terjadi, yaitu pada bulan desember 2018 tidak ada pelunasan, yang lebih menyakitkan pihak penjual dalam hal ini korban, ternyata sertifikat itu telah beralih nama menjadi PS ( 56 ) dan itu terjadi di 2018 yang berarti setelah AJB di buat dengan no. AJB. tertera 2018 tanah tersebut sudah beralih nama, yang berarti jual beli ini cacat hukum dan di duga lahan tersebut di serobot atau di ambil alih tanpa melalui prosedur jual beli yang benar.

Menurut Kuasa Hukum ibu Samah, " pada bulan September 2025 pihak korban telah memberikan kuasa khusus untuk membatalkan jual beli yang cacat secara hukum, pihak kuasa langsung berkoordinasi dengan semua jajaran, salah satunya notaris yang membuat AJB dan memproses balik nama, setelah pertemuan antara pihak kuasa yaitu PM ( 49 ) dan Notaris R (55) ternyata pihak notaris pun mengurus balik nama setelah mendapat keterangan dari PS ( 56 ) bahwa jual beli tersebut telah di lunasi, kini pihak notaris yang juga merasa di rugikan telah membuat surat keterangan atau membatalkan AJB dengan nomor 173/2018 yang di buat tanggal 18 Desember 2018, karena di yakini melanggar hukum dan tidak ingin terlibat dalam masalah hukum antara penjual dan pembeli, setelah menerima surat pembatalan AJB pihak kuasa akan melaporkan pihak pembeli ke pihak berwajib dengan dalih melakukan perbuatan melawan hukum, membalik nama sertifikat korban tanpa terlebih dahulu melunasi dan selama 8 tahun ini tidak ada itikad baik dari pembeli dan karena itu korban lewat kuasanya akan membawa kasusnya ke ranah hukum yang berlaku di negara ini, semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan para pemilik lahan tidak selalu di rugikan ", tutur Kuasa Hukum dari Bu Samah.

Kuasa Hukum dari Bu Samah yang di hubungi awak media melalui WhatsApp, pada Minggu  ( 28/9/2025 )  membenarkan, bahwa Bu Samah yang telah menjadi korban penyerobotan lahan, telah menunjuknya sebagai Kuasa Hukum dalam menangani kasus penyerobotan lahan milik ibu Samah.


( Ciman )

Komisi 2 DPR RI Dukung Perjuangan Warga Panunggangan Barat, Yang Terkesan Diabaikan Oleh Pemkot Tangerang

 

Jakarta. Harian Expose Banten Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) Komisi 2, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum ( RDPU ) terkait laporan adanya Mafia Tanah, pada Selasa ( 15/7/2025 ) yang salah satu agendanya adalah menerima audiensi dan aspirasi Korban Penggusuran Lahan Warga Panunggangan Barat ( KPLW-PANBAR ) yakni perwakilan warga Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, terkait Mafia tanah yang berakibat belum dibayarkannya ganti rugi tanah yang telah digunakan Pemerintah Kota Tangerang untuk proyek infrastruktur.

Korban Penggusuran Lahan Warga Panunggangan Barat ( KPLW-PANBAR ) adalah bapak Sapri, bapak Sarbini, bapak Djamhari dan ibu Enung dan diwakili oleh Antonius, menyampaikan keluhan serius terkait tanah mereka, yang disebut tanah negara dan belum dibayar oleh Pemkot Tangerang,  meskipun tanah telah digusur dan dicor oleh Pemkot Tangerang.

Audiensi dipimpin oleh Dede Yusuf, Aria Bima dan Zulfikar Arse mendengarkan kronologis dari warga dan menegaskan bahwa lembaga tersebut akan aktif memfasilitasi dan mencari solusi agar ganti rugi dapat dicairkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Komisi 2 DPR RI menekankan pula pentingnya penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah, penerbitan sertifikat ganda, serta disparitas dalam penanganan kasus pertanahan.

Salah satu Pimpinan sidang RDP DPR RI Komisi 2, yakni Aria Bima, mengatakan, sangat mudah untuk mengidentifikasi kepemilikan tanah jika sertifikat tidak dimiliki oleh masyarakat, apalagi warga, Sapri, bapak Sarbini, bapak Djamhari dan ibu Enung adalah generasi ke tiga yang lahir dan tinggal di kampung tersebut. Bukan dua hari tinggal disitu kan ? Seloroh Aria Bima.

Disampaikan oleh Antonius, " bahwa tanah warga diklaim sebagai tanah negara oleh dinas PUPR Kota Tangerang tanpa bukti dan alas hak yang jelas. Belakangan klaim tanah negara tersebut diralat sebagai Tanpa Nama. Ada apa ini ? Belum lagi, tidak ada pejabat yang dapat menjamin bahwa girik/ letter C dari warga pernah digunakan untuk transaksi dan pelepasan hak untuk objek tanah yang tidak sesuai. Warga Panunggangan Barat mengeluhkan prosedur administratif yang diskriminatif, yakni hanya pemilik sertifikat SHM yang diakomodir, sementara banyak ahli waris tidak lagi memiliki girik atau letter C sebab  telah diserahkan kepada Kades Panunggangan Barat saat masih berstatus desa dan masih dalam wilayah administrasi kabupaten Tangerang untuk keperluan mutasi ", ujar Antonius. 

Lebih lanjut disampaikan, " bahwa Dinas PUPR Kota Tangerang diduga menabrak dan hanya mencomot pasal dan ayat dalam UU No 2/2012 UU No 6/2023, PP No. 19/2021, Permen ATR/BPN No 19/2021 yang hanya menguntungkan Pihak Dinas PUPR Kota Tangerang. Misalnya,  ketentuan Pasal Pasal 18 ayat (2) huruf g dan Pasal (3) yang dengan jelas mengatur pihak yang berhak jika alas hak lama tidak ditemukan ", ungkap Antonius. Komisi 2 DPR RI dalam kesimpulan RDP disebutkan bahwa Kementerian ATR/ BPN akan membantu Bapak Sapri, Bapak Sarbini, Jakarta Bapak Djamhara dan Ibu Enung mendapatkan alas hak dan bukti lainnya termasuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dengan itikad baik menurut Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan tanah, bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar segera mendapatkan uang ganti rugi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Disamping itu Komisi 2 DPR RI membuka pintu selebar-lebarnya untuk datang melapor lagi, jika tidak ada tindak lanjut konkrit atas kesimpulan RDP ini ", ungkap Antonius.

Selaku Perwakilan warga Panunggangan Barat, Antonius menyampaikan terima kasih atas Audiensi bersama Komisi 2 DPR RI dan berharap kesimpulan RDP dapat segera di tindak lanjuti, sehingga penanganan ganti rugi warga Panunggangan Barat dapat segera diselesaikan oleh pemerintah Kota Tangerang dan pembangunan proyek yang mangkrak dapat segera dilanjutkan.


( Cikman )

Ketum Ormas FBB, H. Moch. Soleh MA. Sikapi PPDB Provinsi Banten

 

Tangerang.Harian Ecpose Banten. Masa penerimaan peserta didik baru, khususnya di tingkat SLTA, ternyata masih di liputi kekhawatiran akan adanya praktik jual beli bangku sekolah yang di lakukan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi dalam PPDB tahun 2025. Sistem PPDB khususnya di provinsi Banten, di sikapi oleh Ketua Umum Ormas Front Banten Bersatu ( FBB ), H. Moch. Soleh MA., dengan rasa keprihatinan.

Saat di jumpai di kantor Sekretariat Ormas FBB, H. Moch. Soleh, menyatakan, " Dalam rangka penerimaan murid baru SMAN dan SMKN, sangat memprihatinkan dari tahun ke tahun. Banyak kejanggalan di lapangan yang terjadi. Kalau bicara ketentuan aturan,  itu mungkin sudah benar alasan untuk meringankan  beban masyarakat, tetapi kejadian di lapangan banyak terjadi ketentuan itu di manfaatkan,  menjadi praktik manipulasi oknum oknum yang mencari penghasilan yang gak wajar. Kadang kebijakan di salah gunakan menjadi persekongkolan mencari upeti ", tutur H. Moch. Soleh, pada Jum'at ( 20/6/2025 ).


" Maka dari itu, kami dari ormas Front Banten Bersatu (FBB) siap mengawal dan mencari bukti bukti kejanggalan di lapangan. Kalau kebijakan itu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, is ok. Tetapi kalau kebijakan itu hanya akal akalan persekongkolan mencari upeti hingga merugikan pihak lain,  maka kami siap mengawal sampai ke ranah hukum ", ujar H. Moch Soleh MA., yang juga sebagai Ketua DPW Pas Gibran ( Relawan Prabowo - Gibran ) dan Ketua Koordinator Bolonemase Provinsi Banten ( Relawan Prabowo - Gibran ). 

" Rata rata yang di rugikan dan di permainkan oleh mereka adalah wong cilik. Sikap itu jelas bersebrangan atau berlawanan dengan niat baik Bapak kita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, yang mana beliau selalu mengumandangkan rakyat harus senang dan sejahtera. Tidak ada lagi di pusingin mikirin pendidikan dan kehidupan. Untuk itu kami berharap khususnya kepada Gubernur Banten dan umumnya kepada Gubernur di seluruh Indonesia, untuk memperhatikan dan mengawasi lebih ketat kinerja di jajaran bawahnya, khususnya di Dinas Pendidikan, agar tidak terjadi praktek transaksi atau jual beli atau manipulasi demi mencari keuntungan pribadi yang dilakukan oleh oknum yang merusak sistem PPDB dalam  penerimaan peserta didik baru, khususnya di tingkat SMA dan SMK atau yang sederajat, sehingga masyarakat tidak dirugikan saat putra atau putrinya mendaftar di SMAN atau SMKN ", pungkas H. Moch. Soleh.



( Cikman )

Ahli Waris Keluhkan Ganti Rugi Tanah Di Panbar Yang Belum Dibayar Oleh Pemkot Tangerang

 

Tangerang. Harian Expose Banten. Permasalahan ganti rugi tanah milik ahli waris pemilik tanah yang berlokasi di wilayah Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang yang sejak tahun 2020 dan sampai saat ini belum di selesaikan pembayaran ganti ruginya oleh pemerintah Kota Tangerang, diadukan para ahli waris pemilik tanah ke Kementerian Hak Asasi Manusia ( HAM ) Republik Indonesia.

Staf Khusus ( Stafsus ) Kementrian HAM, DR. Osbin Samosir yang di dampingi perwakilan Kanwil Kementrian HAM  Banten datang ke lokasi pada Senin ( 26/5/2025 ) menemui para ahli waris dan sekaligus meninjau lokasi tanah yang sebagian lahannya sudah di bangun jalan dan tanggul sungai kali Cisadane, namun sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai pembayaran ganti rugi lahan mereka, karena belum di selesaikan pembayaran ganti ruginya oleh Pemkot Tangerang melalui instansi terkait.

Dr. Osbin Samosir, yang datang menemui para ahli waris, mengatakan, "  bahwa pihaknya akan terus mengupayakan semaksimal mungkin agar pembayaran tanah yang terkena proyek jalan dan pembangunan turap untuk segera dituntaskan. Kami akan terus mengawal proses ini hingga warga mendapatkan haknya ", tutur Direktur Pelayanan Hak Asasi Manusia ini kepada awak media.

Para ahli waris juga mengeluhkan, bahwa mereka saat ini tidak memegang surat girik/letter C sebagai bukti kepemilikan, dikarenakan surat surat penting tersebut sudah diserahkan ke pihak kelurahan Panunggangan Barat  dengan alasan perubahan.

Kami sudah tidak memiliki dokumen apa pun untuk membuktikan kepemilikan tanah kami, karena surat girik tanah milik kami sudah kami serahkan dan menurut pihak kelurahan Panunggangan Barat, surat-surat tanah milik kami tersebut hilang, kami juga bingung dan heran, kenapa surat surat penting tersebut bisa hilang ",  ujar salah satu ahli waris.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Kota Tangerang melalui instansi terkait, belum menunjukkan itikad baik untuk membayar tanah para ahli waris yang terkena proyek turap dan jalan.

Para ahli waris berharap,  agar pemerintah Kota Tangerang dapat segera menyelesaikan masalah ini dan memberikan keadilan kepada keluarga ahli waris pemilik tanah yang telah lama menunggu kejelasan dan kepastian pembayaran tanah.

“ Kami hanya ingin keadilan, tolong kepada pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan pembayaran yang layak untuk tanah kami yang telah diambil ", kata ahli waris yang lainnya.

Antonius Yanto Gebang selaku Ketua Forum Masyarakat Pemantau dan Advokasi Masyarakat Korban Diskriminasi, sangat menyayangkan sikap pemerintah Kota Tangerang, karena seolah tutup mata dengan adanya keluhan dan pengaduan terkait pembayaran tanah milik ahli waris yang terpakai oleh proyek jalan dan tanggul.

“ Saya sudah berusaha semaksimal mungkin membantu para ahli waris yang berjumlah 5 keluarga, yakni Sapri ahli waris dari Saenan, Sarbini ahli waris dari Djamian, Enung ahli waris dari Samin bin Pengki, Jamhara ahli waris dari Sariih dan Saninggu ahli waris dari Musa. Saya juga  menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya karena Bapak dan Ibu dari Kementrian HAM sudah bersedia datang meninjau dan bersedia meninjau dan bersedia untuk mendengar keluh kesah dari warga ahli waris di Panunggangan Barat, jadi kami sudah berproses lebih kurang 5 ( lima ) tahun dan seperti yang di ketahui juga, baru kali ini ada pejabat yang mau datang dan mau lihat, jadi saya pribadi mewakili para korban, mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi yang sungguh luar biasa mau datang. Beberapa waktu yang lalu dari Komnas HAM juga mau berpanas-panasan di sini, kemudian hari ini dari Kementrian HAM hujan hujanan juga datang, untuk itu kami mengharapkan banyak terimakasih. Mungkin ini awal, tetapi tidak juga menyurutkan semangat kami, untuk memperjuangkan hak hak warga para ahli waris, karena jelas bahwa hak warga, hak asasinya itu di lindungi oleh konstitusi dan undang-undang, jadi kami berharap, penghargaan yang di dapat oleh pemerintah Kota Tangerang itu bukan hanya penghargaan di atas kertas, tetapi harus ada realisasinya yakni pemenuhan terhadap hak-hak warga, yakni menyelesaikan pembayaran ganti rugi para ahli waris, warga Panunggangan Barat ", pungkas Antonius Yanto Gebang usai bertemu dengan Stafsus Kementrian HAM.


( Yumansir )

Ormas FBB Dan Bolone Mase DPD Kota Serang Dan Kota Cilegon Serentak Berbagi Takjil

  

Tangerang. Harian Expose Banten. Sesuai rencana yang telah di buat dan disepakati oleh Ketua Umum Ormas Front Banten Bersatu ( FBB ) dan Ketua Koordinator Bolone Mase Provinsi Banten serta para pengurus DPD se-provinsi Banten untuk mengadakan pembagian takjil, di laksanakan oleh pengurus Ormas FBB dan Bolone Mase DPD Kota Serang dan DPD Kota Cilegon, yang serentak mengadakan kegiatan sosial berbagi takjil yang di selenggarakan pada Kamis ( 27/3/2025 ) di Kota Serang dan Kota Cilegon, yang di mulai pada pukul 16.00 WIB.

Menurut Ketua Umum Ormas Front Banten Bersatu ( FBB ) yang juga Ketua Koordinator Bolone Mase Provinsi Banten, H. Moch. Soleh MA., " Hari ini kami bagi bagi takjil buka puasa di dua kota di provinsi Banten, yaitu DPD Ormas FBB dan Bolonemase  Kota Cilegon dan DPD Ormas FBB dan Bolone Mase Kota Serang. Insya Allah kami dari Ormas FBB dan Bolonemase Banten, akan terus bergandengan tangan antar jajaran pengurus untuk berbuat dan membantu masyarakat Banten khusus nya dan Rakyat Indonesia pada umum nya, terutama bagi yang membutuhkan bantuan, insya Allah dapat terselenggara dengan baik ", kata Ketum FBB yang juga Ketua Koordinator Bolonemase Provinsi Banten yang di hubungi melalui WhatsApp, pada Kamis petang (27/3/2025 ) 

" Walau pun hanya sekedar ribuan dus yang bisa dan mampu kami bagikan untuk masyarakat, tidak jutaan dus seperti yang lain,  mungkin kalau ada, ya memang mampu nya segitu. Masih terngiang arahan mas nya sebelum menjadi wapes di Solo. Jangan merasa malu karna sedikit. Jangan pedulikan  nyinyiran orang lain. Karena yang nyinyir belum tentu mau melakukan dan bisa berbuat seperti kita. Maklum kami hanya ormas dan organ yang tidak ada kucuran bantuan dari manapun. Tapi mungkin insya Allah kedepan, kami akan kordinasi dengan birokrasi yang punya anggaran dan kebijakan atau dengan pihak swasta yang biasa mengeluarkan CSR. Dari pada CSR perusahaan ga jelas arah tujuan dan kemana rimba nya, atau bantuan bantuan anggaran yang kurang manfa'at. Maka akan kami coba tawarkan untuk kebaikan dan bermanfaat untuk warga atau masyarakat nya. Itupun kalau mereka pada sadar dan mau ", tutur H. Soleh yang di amini oleh bapak H. Ahmad, Ketua DPD Kota Serang dan juga bapak Abdurahman Suhu, Ketua DPD kota Cilegon.






( Ciman )